SENDAWAR - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan memiliki andil besar di Kubar. Sejak 2007 hingga 2011 misalnya, pembangunan sarana-prasarana umum mencapai 40,71 persen. Kemudian bidang kesehatan sebanyak 21,13 persen, pendidikan 19,09 persen, simpan pinjam perempuan (SPP) 18,84 persen dan terakhir peningkatan kapasitas masyarakat 0,74 persen.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kubar Drs H Imansyah Said, belum lama ini. Imansyah menambahkan, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini sangat tinggi. “Tingkat tertinggi partispasi masyarakat pada tahap penggalian gagasan atau musyawarah kampung mencapai 24,21 persen. Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dalam bentuk sumbangan dana dan tenaga,“ kata Imansyah.
Imansyah Said
Dia mengatakan, sejak awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan hingga saat ini, kegiatan di bidang prasarana/sarana sendiri menghasilkan 315 unit prasarana/sarana dasar perkampungan yang paling dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, bangunan sekolah taman kanak-kanan, pendidikan anak usia dini (TK-PAUD), sarana kesehatan masyarakat seperti posyandu dan poliklinik desa (Polindes).“Usulan masyarakat di bidang sarana dan prasarana (infrastruktur) mendominasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut menunjukan bahwa pada saat program ini berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana. Seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pembangunan gedung sekolah, “ beber Imansyah.
Lebih lanjut ia menerangkan, secara akumulatif, PNPM Mandiri Perdesaan telah mendanai sebanyak 5 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang yang terdiri bidang infrastruktur (sarana prasarana), pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas masyarakat, dan simpan pinjam.
Pada 2007 PNPM dialokasikan di 7 kecamatan melalui sumber dana APBN sebesar Rp 5,5 miliar dan APBD Rp 3,85 miliar. Selanjutnya, PNPM 2008 dialokasikan 9 kecamatan sumber dana APBN Rp 11,25 miliar dan APBD Rp 5,65 miliar. Kemudian 2009 PNPM dialokasikan 17 kecamatan dengan dana APBN Rp 14, 4 miliar serta APBD Rp 7,2 miliar.
Sedangkan 2010 dialokasikan pada 21 kecamatan, akan tetapi pada awalnya diperuntukkan bagi 15 kecamatan sedangkan 6 kecamatan sisanya dimasukkan pada APBN Perubahan. Di antaranya dana dari pusat APBN murni Rp 13,35 miliar ditambah APBNP Rp 5,25 miliar menjadi Rp 18,6 miliar. Dana APBD semula Rp 8,5 M dianggarkan lagi di APBDP Rp 5,8 miliar menjadi Rp 14,3 miliar. PNPM pada 2011 sebesar RP 13, 14 miliar dengan dana APBD Rp 5 miliar, dan APBN Rp 8 miliar yang dialokasikan di 10 kecamatan. (hms 19/ss)
Dilansir dari :
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=108277 Selengkapnya...
